Fenomena reshuffle yang ditakutkan oleh para menteri akhirnya terlaksana juga pada tanggal 18 Oktober 2011 beberapa waktu lalu. Diumumkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Wakil Presiden Boediono di istana negara. Dalam proses reshuffle kali ini, terdapat 7 menteri baru, 4 menteri yang digeser, 11 wakil menteri baru, dan 2 wakil menteri yang digeser. Para menteri dan wakil menteri ini diharapkan bisa membantu memperbaiki citra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dalam tiga tahun terakhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Budiono.
KOMPAS
Di berbagai surat kabar, pemberitaan tentang reshuffle disajikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti koran harian Kompas menyoroti tentang menteri baru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Di halaman pertama harian Kompas menjelaskan tentang pendapat berbagai pengamat. Salah satunya pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika. Dia mengatakan, figur tim kerja ekonomi yang baru dipilih itu memiliki persoalan dengan kompetensi karena tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki sentuhan langsung dibidang tersebut.
Dalam berita itu salah satunya menyoroti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Harian Kompas mengambil narasumber dari pengamat energi, Pri Agung Rahmanto. Menurutnya, Jero Wacik bukan orang dengan latar belakang ataupun rekam jejak di bidang energi atau sumber daya mineral, penunjukan menteri ESDM lebih mempertimbangkan kepentingan politik.
Selain Pri Agung Rahmanto, harian Kompas juga mewawancarai Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini. Menurutnya, persoalan energi alternatif dan subsidi yang membengkak di APBD tidak akan selesai karena Jero Wacik tidak memiliki pengalaman dan memang bukan itu bidangnya.
Namun di paragraf lain, Jero Wacik merasa yakin dengan kemampuannya karena pertambangan adalah bidang yang pernah digelutinya di bangku kuliah di Institut Teknologi Bandung dulu. Ia akan berusaha maksimal memperbaiki energi dan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia dan berjanji akan membenahi kontrak karya pertambangan yang selama ini dinilai merugikan Indonesia.
SEPUTAR INDONESIA
Kemudian koran harian Seputar Indonesia, pada halaman pertama menyoroti tentang berkurangnya jatah satu kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan terdepaknya Fadel Muhammad. PKS yang sebelumnya memiliki jatah empat kursi di kementerian kini tinggal tiga kursi. Menteri asal PKS yang terganti yaitu Suharna Surapranata yang kemudian digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai menteri lingkungan hidup.
Pada pemberitaan koran harian Seputar Indonesia ini menggambarkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengganti menteri dari kalangan partai politik dengan menteri dari kalangan profesional, juga sikap PKS menyikapi pengurangan jatah menterinya dan kedatangan Fadel Muhammad ke istana presiden sebelum reshuffle dan dicegat oleh anggota Paspampres.
Alasan Presiden SBY mengganti menteri dari kalangan partai politik adalah untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari partai politik. Menurutnya kaum profesional itu diperlukan untuk efektivitas KIB II tiga tahun ke depan. Kemudian Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi menambahkan bahwa pengurangan menteri dari kalangan partai politik merupakan prerogatif Presiden. Karena dalam kesepahaman koalisi sudah tercantum, Presiden memiliki prerogatif untuk mengganti menteri-menterinya.
Adapun sikap PKS mengenai pengurangan jatah menterinya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, sikap partainya atas pengurangan jatah menterinya akan dikeluarkan pada Majelis Syuro PKS. Pihak PKS juga menyayangkan ada perubahan kontrak koalisi yang tidak dibicarakan oleh Presiden SBY dengan Majelis Syuro PKS. Padahal dalam catatan sebelumnya kontrak politik ini dibicarakan langsung antara SBY dan PKS yang diwakili Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.
Mengenai Fadel Muhammad yang terdepak dari kantor Presiden bermula sejak kedatangannya ke istana negara sekitar pukul 16.45 WIB. Sebelum masuk kantor Presiden, dia dicegat oleh seorang anggota Paspampres dan oleh ajudan Sudi Silalahi. Saat dilarang Fadel kemudian berusaha menelpon Sudi Silalahi yang saat itu sedang mendampingi Presiden menerima Baltazar Kambuaya yang akan menjadi menteri lingkungan hidup. Selama 10 menit berupaya menelepon Sudi Silalahi akhirnya Fadel bisa masuk kantor Presiden.
Namun waktu itu tidak ada jadwal pertemuan Presiden dengan Fadel. Setelah hampir 20 menit di kantor presiden akhirnya dia keluar dengan tergesa-gesa. Fadel sempat mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya mempunyai program kelautan ke depan yang akan disampaikan ke Presiden.
REPUBLIKA
Pada halaman pertama, koran harian Republika memuat berita dengan judul Reshuffle Tersandera. Maksudnya adalah, karena dalam perombakan KIB II Presiden SBY tetap memasang menteri berdasarkan perwakilan dari partai politik. Berita itu menggambarkan kekecewaan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti melihat menteri yang berasal dari partai. Seperti Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Suryadharma Ali yang masih menjabat.
Menurut Poengky, Mari Elka Pangestu yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan tidak cocok menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Begitupun Rektor Universitas Cenderawasih Baltazar Kambuaya tidak pantas menjadi Menteri Lingkungan Hidup yang sebelumnya dijabat Gusti Muhammad Hatta yang bergeser menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Kambuaya merupakan ekonom, bukan ahli lingkungan hidup Presiden memaksakan diri mengutak-atik kabinet, Kata Poengky.
Dalam berita ini juga membahas tentang sikap PKS terhadap pencopotan menterinya. Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menganggap Presiden telah membatalkan kontrak politiknya dengan PKS. Selain itu, berita ini juga membahas kalau bukan cuma PKS yang kehilangan satu kadernya di kabinet, Partai Demokrat juga kehilangan satu kadernya di kabinet.
TEMPO
Berbeda dengan koran harian lain, Koran Tempo langsung membahas dan menegaskan tentang penilaian PKS yang menganggap bahwa Presiden SBY telah melanggar kontrak koalisi dalam melakukan perombakan kabinet. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, kontrak koalisi antara partainya dan Presiden SBY meliputi tiga bagian dan salah satunya adalah PKS dipercaya mendapat empat menteri di kabinet.
Koran Tempo juga membahas tentang pengurangan jatah kursi dari PKS dan Partai Demokrat. PKS berkurang satu kursi di kementerian begitupun Partai Demokrat. Dari PKS yakni, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dari Partai Demokrat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh digantikan oleh Jero Wacik, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pariwisata.
Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai koran harian diatas mengenai pemberitaan reshuffle KIB II, maka disimpulkan bahwa walaupun sudut pandangnya berbeda tetapi intinya tetap sama. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan sudut pandang. Diantaranya, dalam setiap koran pasti menyinggung tentang PKS yang keberatan karena berkurangnya jatah kursi menterinya di kabinet. Yang dalam perjanjian koalisi antara PKS dengan Presiden SBY menetapkan tentang jumlah jatah menteri yang didapat oleh PKS. Dalam setiap koran juga pasti mengutip kata-kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, “Demokrat rela kekurangan satu. Yang lain layaklah dikurangi juga, yaitu PKS.”
Selain itu terdapat juga kesalahan pemberitaan dari Koran Tempo dan Seputar Indonesia. Masing-masing tentang jatah kementerian yang dikurangi dari Partai Demokrat. Koran Tempo menjelaskan bahwa kementerian yang ditinggalkan oleh Partai Demokrat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan. Padahal sebenarnya E.E. Mangindaan Cuma bergeser menjadi Menteri Perhubungan. Sedangkan Seputar Indonesia menjelaskan bahwa kementerian yang ditinggalkan oleh Partai Demokrat adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jero Wacik. Yang sebenarnya Jero Wacik juga Cuma bergeser menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Adapun yang benar mengenai kementerian yang dikurangi dari kader Partai Demokrat yakni Darwin Zahedy Saleh dari Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral dan Freddy Numberi dari Kementerian Perhubungan. Dua kader Partai Demokrat ini benar-benar lepas dari jabatannya sebagai menteri, tidak bergeser seperti yang tertulis di Koran Tempo dan Harian Seputar Indonesia.
Ket: Masing-masing koran tertanggal 19 Oktober 2011
OLEH :
ALI RAHMAN MUTAJALLI / 1110 0511 00077
JURNALISTIK III/C
MATA KULIAH ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2011 M / 1432 H